Header Ads

kodim 0422 lampung barat

Sidang Paripurna Pengesahan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) TA. 2017

Senin, 30 April 2018 pkl 14.30 – 15.45  Wib dilaksanakan Sidang Paripurna DPRD kabupaten lampung Barat dengan Acara pengesahan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) TA. 2017 di Ruang Sidang DPRD Kab Lambar.

b. Dengan jumlah anggoa DPRD Kab.Lambar 35 Org dan hadir 28 Org tidak hadir 7 Org sidang paripurna di Anggap Korum dan dapat dilanjutkan.

c. Hadir dalam Paripurna sbb :- Bupati lambar H. Pqrosil Mabsus S.pd
- Wakil Bupati lambar Drs. Mat Hasnurin
- Dandim 0422/LB. Letkol Kav Adri Nurcahyo
- Ketua DPRD Kab.Lambar Edi Novial S.Kom
- Wakil ketua 1 Dprd Kab.Lambar Sutikno
- Wakil ketua 2 Dprd kab.Lambar Saipul Abadi
- Anggota DPRD Kab.Lambar
- Para Asisten Pemda kab.Lambar
- Para kepala OPD kab.Lambar
- Para Camat kab.Lambar
- ibu ketua persit kodim 0422/LB dan Ibu2 PKK kab.Lambar

d. Adapaun pembahasan sbb :
Laporan keterangan kepala daerah Ta.2017 yang di sampaikan oleh bpk Ismun dari partai Golkar Komisi II seperti :
 - Memberikan gambar pokok secara khusus kepada pala daerah tentang Ta.anggaran 2017.

e. Pada pkl 15.00 Wib rapat paripurna LKPJ dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD kabupaten lampung Barat dengan acara pengesahan Ranperda tentang Rencana pembangunan jangka menegah Daerah kabupaten Lampung Barat Ta. 2017- 2022 di Ruang sidang DPRD kab Lambar.

2. Sebelum melaksankan rapat lanjutan adanya perdebatan tentang kehadiran para camat sekab.Lambar tentang tidak hadir para camat dalam sidang Paripurna.

3. Laporan panitia khusus DPRD kab. lambar Ta,2017 -2022. Sbb :
- Jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia-nya sehingga kita semua masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat melanjutkan karya pengabdian kita Demi kemajuan masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

- Berbahagia peraturan daerah merupakan instrumen hukum dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan Perda adalah norma hukum yang bersifat peraturan di daerah yang pembahasannya menjadi kompetensi.

- Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rancangan pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rancangan Pembangunan Jangka Panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah dalam peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

-  menyebutkan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah secara spesifik pasal 70 ayat 2 memerintahkan penetapan Rancangan peraturan daerah tentang rpjmd kabupaten yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi peraturan daerah kabupaten tentang rpjmd kabupaten paling lambat 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 2022 merupakan tahap 3 RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2005-2025.

- Dan memperhatikan RPJP nasional RPJM nasional rpjp provinsi Lampung rpjmd provinsi Lampung kondisi lingkungan strategis di daerah dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rpjmd periode sebelumnya tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya Sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal para tingkat pemerintah yang berbeda penyusunan rpjmd Kabupaten Lampung Barat 2017 - 2022 dimaksudkan untuk menjabarkan Setelah rinci tahap lima tahun selama pemerintahan Kabupaten Lampung Barat periode 2017-2022 dan pada tanggal 11 Desember 2017 gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri telah melantik bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Lampung Barat Haji parosil mabsus S.Pd sebagai Bupati Lampung Barat dan Drs Mat hasnurin sebagai wakil Bupati Lampung Barat periode 2017-2022 dengan misi terwujudnya Kabupaten Lampung Barat hebat dan sejahtera dengan misi satu mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara keadilan dengan memperhatikan beberapa aspek. bencana dan berwawasan lingkungan jangka menengah daerah kabupaten lampung barat 2017 - 2022.
- Dari pembacaan Pansus yang di bavakan seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju dengan usulan pansus tersebut.







Tidak ada komentar